Sistem Pengawasan Produsen CCTV Cina Bantu Rezim Komunis Menekan Kebebasan Berkumpul dan Beragama
31 December 2022, 07:16.
Seorang petugas polisi Cina berdiri di dekat kamera Hikvision di pintu masuk sebuah penjara di Hong Kong. Foto: Lam Yik/Reuters
(The Guardian) – Polisi rezim Cina dapat mengatur alarm peringatan untuk berbagai kegiatan protes serta kegiatan keagamaan menggunakan sistem pengawasan buatan Hikvision, produsen kamera CCTV Cina, sebagaimana dilaporkan sebuah lembaga riset teknologi.
Aksi protes terhadap pemerintah, bahkan untuk aktivitas keagamaan, dikategorikan sebagai perbuatan kriminal yang sama dengan perjudian, maupun peristiwa yang berbahaya seperti kebakaran, dalam dokumen teknis yang tersedia di situs web Hikvision dan dirilis oleh lembaga riset pengawasan IPVM (Internet Protocol Video Market).
Temuan itu muncul sebulan setelah protes massal terhadap kebijakan nol-Covid Cina meletus di seluruh negeri. Meskipun demonstrasi berhasil mendesak pemerintah untuk melonggarkan aturan pembatasannya, banyak pengunjuk rasa yang kemudian menerima telepon dari polisi.
Hikvision telah lama menjadi sorotan. Perusahaan tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam karena keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi kepada bangsa Uyghur dan etnis minoritas lainnya di Cina.
Hikvision terbukti telah bergabung dalam mengembangkan dan menyediakan sistem pengawas bagi polisi dan penegak hukum Cina untuk merekam, menganalisis, dan menanggapi informasi yang dikumpulkan melalui banyak kamera yang dipasang di seantero negeri.
“Ini menimbulkan masalah signifikan atas kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama,” kata Charles Rollet, seorang peneliti IPVM.
“Secara teknis, kedua hak itu tercantum dalam konstitusi Republik Rakyat Tiongkok, tetapi pada kenyataannya, pemerintah menindak keras kebebasan tersebut. Jadi, saya khawatir teknologi justru digunakan untuk memfasilitasi pelacakan terhadap kelompok yang tertindas.”
Pada tahun 2018, Hikvision memenangkan kontrak untuk memasang sistem pengenalan wajah di pintu masuk 967 masjid di Xinjiang serta di kamp-kamp “pendidikan ulang”; tempat warga Uyghur dan banyak anggota etnis minoritas lainnya ditahan.
Hal tersebut hanyalah sebagian kecil dari upaya ambisius rezim Cina dalam menggunakan teknologi guna memantau dan melacak kelompok minoritas Muslim di Xinjiang.
Senator AS, Marco Rubio telah menyerukan sanksi terhadap perusahaan tersebut serta perusahaan sejenis lain atas peran mereka dalam genosida terhadap etnis minoritas Uyghur.
“Teknologi Hikvision memainkan peran sentral yang memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia dan genosida yang menjijikkan dari Partai Komunis Cina,” tegas Rubio. (The Guardian)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.