Mengapa Dunia Masih Bungkam Atas Kejahatan dan Genosida di Turkistan Timur?

3 January 2023, 19:05.
Aksi protes yang dilakukan para Muhajirin Uyghur, 28 November 2022, di depan kantor Departemen Luar Negeri AS di Washington, setelah tragedi kebakaran maut di Urumqi yang disinyalir kuat disengaja oleh otoritas Xinjiang. Foto: AP

Aksi protes yang dilakukan para Muhajirin Uyghur, 28 November 2022, di depan kantor Departemen Luar Negeri AS di Washington, setelah tragedi kebakaran maut di Urumqi yang disinyalir kuat disengaja oleh otoritas Xinjiang. Foto: AP

(VOA | Amnesty) – Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) yang baru, Volker Tuerk, “bertekad” untuk terus mengawal temuan pendahulunya tentang masalah HAM di wilayah Turkistan Timur (Xinjiang), Cina.

“Laporan yang dikeluarkan pada 31 Agustus 2022 sangat penting. Ini masalah HAM yang sangat serius dan fokus saya adalah menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan tersebut,” kata Tuerk kepada wartawan saat konferensi pers di Jenewa awal Desember 2022.

Komisaris OHCHR sebelumnya, Michelle Bachelet, merilis laporan setebal 48 halaman. Isinya bahwa Cina “mungkin telah melakukan kejahatan kemanusiaan” terhadap Uyghur dan kelompok etnis mayoritas Muslim lainnya di Xinjiang, termasuk identitas dan ekspresi agama, budaya, dan bahasa; hak privasi dan kebebasan bergerak; hak reproduksi; kerja paksa; pemisahan keluarga; dan pembungkaman perbedaan pendapat.

Laporan itu dirilis Bachelet hanya beberapa saat menjelang akhir masa jabatannya sebagai Komisaris Tinggi. Ia berulang kali terbukti tak mampu menyatakan beratnya kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Cina. Bahkan dalam konferensi pers pada akhir Mei 2022 setelah kunjungan singkatnya ke Xinjiang, Bachelet masih gagal mengakui pelanggaran HAM di Cina. Dia bahkan mengakui tidak dapat berbicara dengan warga Uyghur yang ditahan maupun keluarga mereka saat berada di Xinjiang. Ini memunculkan kritik bahwa Bachelet telah masuk dalam panggung propaganda Cina.

Terkait tuduhan kejahatan kemanusiaan terhadap Uyghur dan kelompok etnis mayoritas Muslim lainnya di Xinjiang, tentu saja rezim komunis Cina membantahnya. Meski semakin banyak bukti terungkap, pihak berwenang Cina masih terus membohongi dunia. Liu Pengyu–juru bicara kedutaan Cina di Washington–kepada Voice of America (VOA) melalui surel, memastikan tidak ada insiden kekerasan di Xinjiang selama enam tahun berturut-turut.

Direktur Human Rights Watch Cina Sophie Richardson menyatakan, dukungan Tuerk atas laporan pendahulunya merupakan langkah maju yang positif untuk akuntabilitas HAM di Turkistan Timur.

Richardson menambahkan, laporan itu sebagian besar mengacu pada wawancara dan dokumen pemerintah Cina yang menggambarkan tentang pelanggaran sistematis, penyiksaan, pemisahan keluarga, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan undang-undang kontraterorisme di seluruh wilayah.

Pada bulan Oktober 2022, Amerika Serikat (AS) dan tujuh negara Barat mengajukan rancangan resolusi untuk meminta diskusi di Dewan HAM PBB tentang laporan Xinjiang. Namun, rancangan itu gagal dengan selisih tipis dua suara.

“Secara terpisah, kami telah melihat upaya lain, misalnya, Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur mulai berlaku di AS. Juga diskusi yang jauh lebih terperinci dimulai tentang kerja paksa dan kerangka peraturan di tempat-tempat seperti Uni Eropa,” kata Richardson.

AS telah memberlakukan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur (UFLPA) pada Juni 2022, yang mewajibkan perusahaan untuk membuktikan bahwa produk mereka yang berasal dari Cina bebas dari kerja paksa Uyghur. Kemudian pada bulan September, Badan Legislatif Uni Eropa merilis proposal tentang pelarangan produk-produk hasil kerja paksa untuk masuk dan keluar dari pasar Uni Eropa.

Richardson menyarankan, “prioritas” pemerintah demokratis di seluruh dunia pada tahun 2023 adalah menuntut pertanggungjawaban atas tindakan Cina di Xinjiang, seperti penyelidikan independen internasional atas kejahatan kemanusiaan, dan diakhirinya barang-barang hasil dari kerja paksa tidak hanya di Amerika Serikat.

Banyak Negara Diam

Sekitar 50 negara pada tahun 2022 telah mengisyaratkan untuk menuntut pertanggungjawaban atas perlakuan Cina terhadap Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di Turkistan Timur. Namun, masih banyak negara yang tetap diam.

AS menetapkan pelanggaran HAM di Turkistan Timur sebagai genosida. Begitu pula parlemen Kanada, Belanda, Inggris, Lithuania, dan Prancis. Parlemen Belgia dan Republik Ceko mengutuk dan menyebutnya kejahatan kemanusiaan. Sementara itu, parlemen Selandia Baru menilainya sebagai pelanggaran berat HAM.

“Beberapa negara sudah mengutuknya, tetapi mayoritas negara anggota PBB masih diam. Sekitar 150 negara masih bungkam dan bahkan mendukung Cina, terutama negara mayoritas Muslim,” kata Dolkun Isa, Presiden World Uyghur Congress yang berbasis di Munich.

Padahal, menurut Isa kepada VOA, “(Pemerintah) Cina memulai perang melawan Islam. Semua nilai agama Islam menjadi sasarannya.”

Tanggapan banyak negara anggota PBB terhadap masalah Uyghur tampaknya didasarkan pada perhitungan politik. Demikian kata Ilshat Hassan Kokbore, seorang analis politik Uyghur Amerika dan Wakil Ketua Komite Eksekutif World Uyghur Congress.

Namun, akhirnya ada titik balik yang penting. Yakni kebakaran apartemen pada 24 November 2022 di Urumqi, ibu kota Xinjiang. Banyak orang Uyghur yang tewas sehingga menimbulkan protes dari berbagai wilayah, termasuk protes dari mayoritas etnis Han di Cina.

“Warga menuntut keadilan bagi korban genosida Uyghur. Kami berharap mereka terus melakukannya dan belajar lebih banyak tentang realitas genosida Uyghur lebih dari sekadar kebakaran gedung apartemen,” kata Kokbore kepada VOA.

Warga di seluruh Cina kemudian turun ke jalan sebagai protes terhadap kebijakan Zero-Covid yang amat ketat. Beberapa orang Tionghoa perantauan, termasuk di AS, mengorganisir aksi peduli untuk para korban kebakaran. Rezim komunis Cina akhirnya melonggarkan kebijakan terkait Covid. (VOA | Amnesty)

 

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Keluarga Yaman Bertahan di Tengah Musim Dingin yang Berat dan Kepungan Peperangan
Belasan Pekerja Terperangkap di Tambang Emas yang Runtuh, Sebagian Besar Warga Uyghur »