Kewalahan Hadapi Mujahidin di Gaza, Penjajah Zionis Akan Paksa Warganya Wajib Militer 36 Bulan
13 July 2024, 18:15.
Menteri Perang Yoav Gallant (tengah kiri) dan PM Benjamin Netanyahu (tengah kanan) di markas militer pada 24 November 2023. Foto: Haim Zach/GPO
(The Cradle) – Para menteri di Kabinet Keamanan ‘Israel’ memberikan suara untuk memperpanjang wajib militer menjadi 36 bulan, dengan alasan kekurangan personel yang disebabkan oleh kekalahan yang diderita dalam perang di Gaza, Ynet memberitakan pada 12 Juli.
Keputusan tersebut akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan pemerintah pada hari Ahad dan kemudian diajukan ke parlemen Knesset.
Perpanjangan menjadi 36 bulan ini akan berlangsung selama delapan tahun, setelah itu akan dikurangi menjadi 32 bulan lagi, tergantung pada kondisi keamanan.
Wajib militer telah dikurangi dari 36 bulan menjadi 32 bulan pada tahun 2014, namun serdadu ‘Israel’ membutuhkan tambahan personel setelah mengalami kekalahan yang signifikan dalam 10 bulan melawan pejuang dari sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam.
Meskipun telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan membunuh puluhan ribu warga sipil Palestina, militer ‘Israel’ belum mampu mengalahkan Hamas dan melumpuhkan brigade tempurnya.
Ynet mencatat bahwa sejak 7 Oktober, Brigade Al-Qassam telah menewaskan ratusan serdadu ‘Israel’ dan melukai ribuan lainnya yang diperkirakan tidak akan dapat kembali ke medan perang.
Menteri Perang Yoav Gallant telah menekankan perlunya lebih banyak serdadu dalam beberapa pekan terakhir, termasuk dari kalangan komunitas Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi) ‘Israel’. Pada hari Selasa, Gallant mengumumkan bahwa militer akan mulai merekrut pria-pria Haredi mulai bulan depan.
Komunitas ultra-Ortodoks menolak keras untuk direkrut menjadi serdadu, dengan dalih mempelajari kitab Taurat lebih diutamakan daripada berperang untuk negara.
Warga ‘Israel’ yang menjalani wajib militer menjadi semakin kritis terhadap Haredi sejak dimulainya perang pada bulan Oktober, dengan mengatakan bahwa mereka tidak ikut memikul beban untuk membela ‘Israel’.
Kaum ultra-Ortodoks secara hukum dibebaskan dari wajib militer selama mereka, daripada bekerja, terdaftar untuk belajar di seminari agama, yeshiva. Dalam praktiknya, para pria-pria ultra-Ortodoks telah menerima pengecualian, meskipun mereka tidak sedang belajar.
Namun, Pengadilan Tinggi ‘Israel’ memutuskan bulan lalu bahwa tidak ada lagi dasar hukum untuk membebaskan para siswa yeshiva Haredi dari wajib militer. Jaksa Agung memerintahkan pemerintah untuk segera memulai proses wajib militer bagi 3.000 pria Haredi dari sekitar 63.000 orang yang sekarang memenuhi syarat untuk mengikuti wajib militer. (The Cradle)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.