Rezim Komunis Cina Gunakan Represi Finansial untuk Membasmi Bangsa Uyghur
21 April 2025, 11:47.
Seorang petani Uyghur berjalan melewati propaganda pemerintah yang menggambarkan penduduk etnis minoritas sedang membaca buku konstitusi dengan slogan bertuliskan, “Persatuan dan Stabilitas adalah Keberuntungan, Separatisme dan Kekacauan adalah Bencana,” di sekitar wilayah Kashgar, Xinjiang, pada 19 Maret 2021. [AP]
TURKISTAN TIMUR (HRF) – Rushan Abbas telah menghabiskan waktu bertahun-tahun memperjuangkan kebebasan bangsanya, suku Uyghur, kelompok etnis Muslim di wilayah Turkistan Timur, yang sekarang diberi nama Wilayah Otonom Uyghur Xinjiang oleh rezim komunis Tiongkok.
Meskipun “otonom”—yang berarti secara teori wilayah di barat laut Cina tersebut seharusnya memiliki kekuasaan dan pemerintahan sendiri—Turkistan Timur tetap dikontrol ketat oleh Partai Komunis Cina (PKC).
Kaya akan sumber daya, seperti minyak, gas, dan kapas—bahkan penghasil seperlima dari kapas dunia—wilayah ini berfungsi sebagai pintu gerbang Tiongkok ke Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa.
Turkistan Timur juga merupakan rumah bagi sekira 12 juta warga Uyghur yang berbicara dalam bahasa mereka sendiri, dan memiliki budaya mereka sendiri yang secara etnis lebih dekat dengan negara-negara Asia Tengah.
Namun, selama beberapa dekade, PKC memaksa untuk mengasimilasi warga Uyghur ke dalam budaya Han Cina melalui pengawasan massal, kerja paksa, penyiksaan, dan kamp konsentrasi (yang disebut rezim komunis sebagai “pusat pendidikan ulang”).
Rezim komunis Cina secara sistematis berupaya menghapus bahasa, agama, dan mata pencarian mereka sambil melakukan penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan terarah, pelecehan seksual, dan sterilisasi paksa untuk melenyapkan populasi Uyghur.
Rezim komunis tersebut juga telah membangun sedikitnya 380 kamp konsentrasi dalam penahanan massal terbesar terhadap sebuah kelompok etnis sejak Holocaust. Namun, penindasan tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga finansial.
Tiongkok telah mengubah Xinjiang menjadi wilayah otonom polisi, tempat setiap transaksi keuangan dipantau dan warga Uyghur menghadapi ancaman terus-menerus dari represi keuangan.
Abbas mengatakan, seluruh wilayah Uyghur adalah negara kepolisian. Setiap tempat, setiap properti, berapa pun jumlah uang di bank, semuanya diawasi. Mereka seperti tahu segalanya.
“Setiap orang Uyghur memiliki aplikasi mata-mata wajib yang terpasang di ponsel mereka. Jika Anda berkomunikasi dengan bank Anda melalui aplikasi perbankan, mereka melihat berapa banyak uang yang masuk dan keluar, pengusaha mana yang memiliki berapa banyak uang… Pemerintah seperti tahu segalanya,” jelas Abbas.
Kezaliman dalam Pembekuan Aset
Selain pengawasan, represi finansial memungkinkan PKC membekukan aset dan melarang warga Uyghur berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Bank diharuskan mematuhi perintah negara tanpa bertanya.
“Jika (pemerintah) mendatangi bank dengan daftar 100 nama warga Uyghur dan berkata, ‘Berikan saya saldo bank untuk orang-orang ini (dan) berapa banyak uang yang mereka miliki.’ Bank akan mencetaknya dan menyerahkannya kepada PKC. Kemudian, mereka menutup rekening bank, membekukan aset mereka, dan mengambil alih properti mereka,” ungkapnya.
Penyitaan adalah alat kontrol lainnya. Akademisi, pemilik bisnis, dan pemimpin masyarakat Uyghur telah dipenjara dan properti mereka disita.
Sebuah laporan baru oleh International Network for Critical China Studies mengungkapkan PKC juga memaksa petani Uyghur di pedesaan untuk menyerahkan hak atas tanah mereka, memberikannya kepada negara untuk dialihkan sebagai pertanian industri, dan menjerumuskan mereka melakukan kerja paksa.
Antara tahun 2001 hingga 2021, pengalihan penggunaan lahan di Xinjiang melonjak hampir 50 kali lipat, menggusur petani etnis Uyghur. Selain lahan pertanian, warga Uyghur juga menghadapi kendala dalam mempertahankan kepemilikan rumah.
Dalam satu kasus, rezim Tiongkok memberi pemilik rumah waktu 12 bulan untuk mendaftarkan ulang rumah mereka atau berisiko kehilangannya.
Pendaftaran ulang ini hanyalah proses birokrasi yang memaksa pemilik rumah Uyghur untuk mengajukan kembali kepemilikan secara resmi.
“Nah, pemiliknya sendiri berada di dalam kamp (tahanan). Bagaimana bisa Anda mendaftarkan ulang rumah, tanah, bisnis, dan properti Anda? Siapa pun yang tidak mendaftarkan ulang properti mereka atau mengklaim kembali properti mereka sendiri, akan diambil alih oleh pemerintah,” tukas Abbas.
“Ada begitu banyak video pemukim Han Cina yang pindah ke rumah-rumah Uyghur. Jadi, di daerah pedesaan, tempat orang Uyghur memiliki rumah, rumah tersebut dilengkapi dengan ladang. Sebagian besar orang Uyghur di wilayah selatan adalah petani dan memiliki lahan pertanian. Semua lahan pertanian dan rumah ini diklaim oleh pemukim Han Cina.”
Dengan rumah, tanah, dan aset mereka dirampas, warga Uyghur didorong ke dalam apa yang disebut “program pengentasan kemiskinan” rezim tersebut—yang, bagi Abbas dan aktivis Uyghur, adalah nama lain untuk kerja paksa.
Kontrol Sosial, Asimilasi Paksa, dan Perbudakan Modern
Penelitian oleh antropolog Jerman Dr. Adrian Zenz, yang dikenal karena studinya tentang kamp-kamp konsentrasi Cina di Xinjiang, menunjukkan program ini adalah skema yang dijalankan negara komunis untuk memindahkan paksa warga Uyghur ke pekerjaan bergaji rendah dan koersif dengan kedok pembangunan ekonomi.
Alih-alih mengurangi kemiskinan, program ini berfungsi sebagai alat untuk kontrol sosial dan asimilasi paksa.
“Program Pengentasan Kemiskinan dirancang untuk mengurangi demografi Uyghur di wilayah tersebut dan (meningkatkan) kontrol atas sumber kehidupan mereka—mata pencaharian tradisional mereka, rumah mereka, cara hidup mereka—dan mengirim mereka ke pekerjaan upahan, sering kali di industri yang menguntungkan pemukim Han Cina atau perusahaan negara atau pabrik. Jika mereka menolak segala jenis pemindahan tersebut, mereka akan dihukum,” jelasnya.
“Jadi, apa sebutannya? Jika Anda tidak punya pilihan dan mereka hanya mengirim Anda pergi, dan Anda tidak memiliki kontak dengan anggota keluarga Anda. Anda tidak dapat meninggalkan pabrik dan pergi mengunjungi keluarga Anda. Apa sebutannya? Itu adalah perbudakan modern.”
Jutaan orang, seperti warga Uyghur, hidup di bawah sistem keuangan terpusat yang—atas kemauan penguasa otoriter—dapat dihapus dalam sekejap.
Baik melalui pengawasan atau penyitaan aset, penindasan finansial melumpuhkan orang-orang Uyghur dan membuat perlawanan terhadap PKC hampir mustahil. (HRF)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.