Pemimpin Bangladesh Gaungkan Rencana Pemulangan 1,3 Juta Warga Rohingya secara Aman dan Berkelanjutan
1 September 2025, 08:29.
Foto: Anadolu Agency
BANGLADESH (Anadolu Agency) – Kepala pemerintahan sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, mengeluarkan proposal tujuh poin pada hari Senin (25/8/2025) untuk mengakhiri serangan brutal Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya dan memastikan repatriasi mereka yang aman serta berkelanjutan.
Bangladesh kini menampung sekira 1,3 juta muhajirin Rohingya yang terpaksa mengungsi di distrik Cox’s Bazar; dengan mayoritas datang dari Myanmar pada Agustus 2017 menyusul operasi militer brutal di Arakan (Negara Bagian Rakhine).
Dalam konferensi internasional tiga hari bertajuk “Dialog Para Pemangku Kepentingan” yang dimulai pada hari Ahad (24/8/2025) di Cox’s Bazar, Yunus mengusulkan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan global guna menemukan solusi bagi krisis Rohingya yang telah berlangsung lama.
Proposal tujuh poin tersebut mencakup pemulangan Rohingya yang berkelanjutan, pendanaan yang memadai, diakhirinya kekerasan oleh otoritas Myanmar maupun Arakan Army, serta pembentukan platform untuk dialog tentang hak-hak bangsa Rohingya.
Proposal tersebut juga menyerukan peran yang lebih kuat dari komunitas internasional—khususnya ASEAN—dalam menghentikan pembersihan etnis di Myanmar, serta penerapan langkah-langkah sementara yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mengakhiri genosida dan kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Rohingya.
“Semua pihak harus bertindak untuk mengakhiri krisis ini dengan tekad yang lebih kuat tanpa penundaan lebih lama lagi,” desak Yunus dalam konferensi tersebut.
“Menunggu hingga warga Rohingya terakhir meninggalkan Rakhine akan menjadi kesalahan bersejarah,” tambahnya.
Sementara itu, Kedutaan Besar Kanada, Inggris, Denmark, Norwegia, Swiss, Swedia, Belanda, Italia, Finlandia, Prancis, dan Australia di Bangladesh mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Senin, menandai tahun kedelapan pengusiran paksa warga Rohingya.
Mereka menyerukan diakhirinya segera semua tindakan kekerasan serta mendesak dijaminnya akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan.
Mereka juga mengecam rezim militer Myanmar dan aktor bersenjata lainnya di Myanmar atas meningkatnya kekerasan maupun pelanggaran hak asasi manusia, serta mendesak rezim tersebut untuk membebaskan mereka yang telah ditahan secara tidak sah. (Anadolu Agency)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.