Francesca Albanese: “63 Negara Terlibat Mendukung Kejahatan ‘Israel’ di Gaza dan Tepi Barat”
31 October 2025, 17:07.
PALESTINA (Al Jazeera | Middle East Monitor) – Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, mengecam keras negara-negara yang terlibat dan berkomplot dalam genosida ‘Israel’ di Gaza, serta menyerukan lahirnya tatanan multilateral baru yang mampu mencegah kejahatan serupa terulang pada masa depan.
Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Selasa (28/10/2025), Albanese mempresentasikan laporan barunya berjudul “Gaza Genocide: a Collective Crime”, secara daring dari Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation di Cape Town, Afrika Selatan—tempat yang secara simbolik menjadi warisan perjuangan melawan apartheid.
Dalam laporan setebal 24 halaman itu, Albanese menggambarkan bagaimana penjajah ‘Israel’ telah meninggalkan Gaza dalam keadaan tercekik, dilaparkan, dan hancur.
Laporan tersebut menyoroti keterlibatan 63 negara dalam mendukung kejahatan negara palsu ‘Israel’ di Gaza maupun di Tepi Barat. Albanese menyalahkan sistem multilateral global atas puluhan tahun kegagalan moral dan politiknya.
“Melalui tindakan melawan hukum dan kelalaian yang disengaja, terlalu banyak negara yang telah membantu, membentuk, dan melindungi apartheid militeristik ‘Israel’. Mereka membiarkan proyek permukiman (ilegal) penjajah tumbuh menjadi genosida—kejahatan paling keji terhadap rakyat pribumi Palestina,” tegas Albanese.
Negara-Negara Barat: Komplotan dalam Kejahatan
Laporan itu menjabarkan bagaimana genosida di Gaza dimungkinkan oleh perlindungan diplomatik di lembaga-lembaga internasional yang seharusnya menjaga perdamaian, serta oleh hubungan militer dan ekonomi yang memperkuat mesin pembantaian negara palsu ‘Israel’.
Di antara keterlibatan yang terang benderang tersebut, yakni:
-penjualan senjata dan pelatihan militer bagi serdadu penjajah zionis,
-manipulasi bantuan kemanusiaan untuk menekan rakyat Gaza, dan
-perdagangan bebas dengan penjajah ‘Israel’ oleh blok-blok, seperti Uni Eropa yang di saat bersamaan menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas Ukraina, tetapi tetap berbisnis dengan rezim apartheid Zionis.
Albanese secara gamblang menyebut Amerika Serikat sebagai pelindung utama penjajah. AS menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB sebanyak tujuh kali untuk menggagalkan resolusi gencatan senjata dan mengontrol negosiasi damai.
“AS memberi perlindungan diplomatik total bagi ‘Israel’. Sementara itu, senjata dan dana terus mengalir ke mesin genosida,” tulis laporan itu.
Laporan juga menyoroti Jerman—eksportir senjata terbesar kedua bagi penjajah zionis selama genosida, yang menyediakan kapal perang dan torpedo.
Sementara itu, Inggris disebut telah melakukan lebih dari 600 misi pengintaian udara di atas Gaza sejak Oktober 2023, demi membantu operasi militer ‘Israel’.
Ironisnya, saat bukti genosida terus menumpuk, Kongres AS justru meloloskan paket bantuan senilai 26,4 miliar dolar (hampir 435 triliun rupiah) untuk “pertahanan” ‘Israel’; tepat ketika Zionis mengancam akan menyerang Rafah, padahal kawasan itu telah dinyatakan sebagai “garis merah” oleh pemerintah Joe Biden sendiri.
Meski laporan itu menyoroti Barat sebagai pelaku utama, Albanese juga menyinggung negara-negara Arab dan Muslim yang terjerat dalam normalisasi dengan penjajah melalui perjanjian yang ditengahi AS.
Mesir, misalnya, tetap mempertahankan hubungan keamanan dan ekonomi dengan negara palsu ‘Israel’, termasuk kerja sama energi dan penutupan perbatasan Rafah di tengah genosida—yang menyebabkan jutaan rakyat Palestina tersekap di dalam blokade.
Dalam pidatonya, Albanese juga menyinggung sanksi pribadi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap dirinya karena kritik kerasnya terhadap kejahatan ‘Israel’.
Sanksi itu menghalanginya untuk terbang ke New York guna menghadiri sidang Majelis Umum PBB secara langsung.
“Langkah-langkah ini adalah serangan terhadap PBB itu sendiri—terhadap independensinya, integritasnya, dan jiwanya,” ujarnya.
“Jika hal ini dibiarkan, maka satu lagi paku akan ditancapkan di peti mati sistem multilateral dunia.”
Genosida Gaza: Diam adalah Bagian Kejahatan!
Dalam kesimpulannya, laporan tersebut menyebut bahwa genosida Gaza telah membuka jurang yang belum pernah terjadi sebelumnya antara rakyat dunia dan para pemimpinnya, serta mengkhianati kepercayaan dasar yang menjadi fondasi perdamaian dan keamanan global.
“Dunia sedang menyaksikan genosida disiarkan langsung, dan negara-negara yang diam adalah bagian dari kejahatan itu,” tegas Francesca Albanese.
“Selama sistem global tunduk pada kolonialisme dan kekuasaan militer. Rakyat Palestina—dan rakyat lain yang tertindas di mana pun mereka—tidak akan pernah menemukan keadilan.”
Penjajah Perkuat Kendali di Sheikh Jarrah
Penjajah Zionis telah mengambil langkah-langkah baru untuk memperkuat cengkeramannya atas permukiman Sheikh Jarrah di Baitul Maqdis terjajah dan mengusir penduduk Palestina.
Demikian kondisi yang diungkap sebuah organisasi ‘Israel’ pada hari Rabu (29/10/2025), sebagaimana dilansir Anadolu Agency.
Dalam laporan berjudul “Mencekik Sheikh Jarrah: Alat Baru untuk Kendali ‘Israel’ dan Penggusuran Palestina”, organisasi Ir Amim mengatakan bahwa rezim Zionis telah memasuki fase baru dan berbahaya dalam upayanya untuk mendominasi salah satu permukiman paling simbolis di wilayah timur Baitul Maqdis.
’Israel’ kini menggunakan perangkat hukum, perencanaan, dan administratif yang belum pernah ada sebelumnya untuk mencapai tujuan yang sama: menggusur penduduk Palestina dan mengonsolidasikan keberadaan permukiman ilegal di jantung permukiman tersebut.
Di antara langkah-langkah ini, laporan tersebut menyebutkan proyek pembaruan perkotaan berskala besar, termasuk sekira 2.000 unit rumah untuk pemukim ilegal ‘Israel’, yang sepenuhnya mengecualikan penduduk Palestina.
Laporan tersebut juga mencatat upaya pendaftaran tanah di beberapa bidang tanah, yang memungkinkan rezim Zionis dan pemukim ilegal untuk mendaftarkannya atas nama mereka, serta penyitaan dan realokasi ruang publik untuk lembaga keagamaan Yahudi dan proyek-proyek “keagamaan nasional”.
Ir Amim menyebut mekanisme ini sebagai strategi terkoordinasi untuk mengubah Sheikh Jarrah dari lingkungan Palestina yang dinamis menjadi wilayah terfragmentasi yang didominasi oleh permukiman ilegal ‘Israel’.
Peneliti ‘Israel’ Aviv Tatarsky dari Ir Amim mengatakan langkah-langkah pemerintah tersebut merupakan bagian dari upaya Tel Aviv untuk menegaskan kendalinya atas lingkungan tersebut.
Organisasi-organisasi pemukim ilegal yang didukung rezim Zionis berupaya mengusir ratusan warga Palestina dari rumah-rumah yang telah mereka tinggali sejak tahun 1950-an.
Para pemukim ilegal mengklaim tanah tersebut milik orang Yahudi sebelum tahun 1948, klaim yang tegas dibantah oleh warga Palestina.
Dalam beberapa tahun terakhir, para pemukim ilegal telah menyita rumah-rumah di lingkungan Sheikh Jarrah dan terus mengupayakan properti tambahan untuk membangun permukiman ilegal.
Langkah-langkah di Sheikh Jarrah merupakan bagian dari gelombang eskalasi ‘Israel’ yang lebih luas di Tepi Barat terjajah; tempat 1.062 warga Palestina telah tewas, sekitar 10 ribu orang terluka, dan lebih dari 20 ribu lainnya ditahan, termasuk 1.600 anak-anak, selama dua tahun terakhir.
Dalam putusan Juli lalu, Mahkamah Internasional menyatakan penjajahan ‘Israel’ atas wilayah Palestina berstatus ilegal dan menyerukan evakuasi semua permukiman ilegal di Tepi Barat dan Baitul Maqdis terjajah. (Al Jazeera | Middle East Monitor)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.