Biaya Buka Puasa di Gaza Melonjak Dua Kali Lipat Akibat Perang Genosida
24 February 2026, 21:32.
Warga Palestina berkumpul untuk berbuka puasa (iftar) di tengah reruntuhan bangunan yang hancur di Kota Gaza pada 22 Februari 2026 [Jehad Alshrafi/AP Photo]
(Al Jazeera) – Setelah dua tahun perang yang melelahkan, warga Palestina di Jalur Gaza menjalani bulan suci Ramadan di tengah krisis ekonomi yang tak kunjung mereda. Sementara itu, “Israel” terus memberlakukan pembatasan masuknya makanan dan pasokan lainnya, meskipun “gencatan senjata” telah dicapai pada Oktober lalu.
Bagi sebagian besar keluarga, perjuangan sehari-hari untuk mendapatkan sepotong roti telah menggantikan suasana perayaan tradisional sebelum perang. Analisis Al Jazeera berdasarkan data resmi menunjukkan bahwa lonjakan harga komoditas pokok telah membuat hidangan berbuka puasa yang lengkap menjadi mimpi yang jauh bagi sebagian besar penduduk Gaza.
Lonjakan biaya yang sangat tinggi
Selama periode ketika “Israel” memperketat blokade atau sepenuhnya menutup pelintasan ke Gaza, harga pangan melonjak lebih dari 700 persen. Meskipun harga telah sedikit menurun sejak “gencatan senjata” dimulai pada Oktober, mereka masih jauh di atas tingkat sebelum perang.
Menurut Muhammad Barbakh, Direktur Jenderal Kebijakan dan Perencanaan di Kementerian Ekonomi Gaza, data resmi yang melacak harga dari sebelum perang dimulai pada 7 Oktober 2023 hingga hari-hari pertama Ramadan tahun ini menunjukkan kenaikan yang mencengangkan.
Analisis Al Jazeera terhadap data harga kementerian mengungkap kenaikan sebagai berikut:
Ayam: Harga naik dari 14 shekel (Rp75.000) menjadi 25 shekel (Rp134.500) per kilogram (2,2 pon), peningkatan sebesar 80 persen.
Ikan beku: Harga melonjak dari 8 shekel (Rp43.000) menjadi 23 shekel (Rp124.000) per kilogram, peningkatan sebesar 190 persen.
Daging merah beku: Harga naik dari 23 shekel (Rp124.000) menjadi 40 shekel (Rp215.500) per kilogram, selisih 75 persen.
Telur: Satu nampan berisi 30 butir telur kini berharga 35 shekel (Rp188.500) dari sebelumnya 13 shekel (Rp70.000), peningkatan sebesar 170 persen.
Sayuran, yang merupakan makanan pokok dalam pola makan warga Palestina, juga mengalami lonjakan harga yang tajam. Harga tomat naik dua kali lipat, sedangkan harga mentimun melonjak 300 persen, dari 3 shekel (Rp16.000) per kilogram menjadi 12 shekel (Rp64.500). Harga keju juga naik hingga 110 persen, yang secara langsung memengaruhi biaya sahur.
(Al Jazeera)
Biaya satu kali makan
Berdasarkan data dari Biro Statistik Pusat Palestina, Al Jazeera memperkirakan biaya buka puasa sederhana untuk keluarga beranggotakan enam orang; menunya meliputi dua ekor ayam, nasi, salad, makanan pembuka, minuman ringan, gas untuk memasak, dan minyak.
Harga hidangan tersebut kini mencapai sekitar 150 shekel (Rp808.000), naik dari 79 shekel (Rp426.000) sebelum perang, atau kenaikan sebesar 90 persen.
Untuk sahur, hidangan sederhana berupa keju, hummus, falafel, dan roti kini berharga 31,5 shekel (Rp170.000), dibandingkan dengan 18,6 shekel (Rp100.000) sebelumnya.
Total biaya harian untuk memberi makan keluarga berukuran sedang kini mencapai 181,5 shekel (Rp978.000), naik 88 persen dari sebelum perang.
Kehancuran ekonomi
Kenaikan harga ini bertepatan dengan penurunan daya beli. Laporan PBB yang dirilis pada akhir 2025 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita tahunan di Gaza anjlok menjadi Rp2.710.000 (503 shekel) pada 2024, turun dari Rp21.000.000 (3.900 shekel) pada 2022.
Pasar tenaga kerja pada dasarnya telah lenyap. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Oktober, Sami al-Amsi, Kepala Federasi Umum Serikat Pekerja Palestina, mengatakan bahwa tingkat pengangguran saat itu mencapai lebih dari 95 persen karena bengkel, lahan pertanian, dan armada perikanan hancur.
“Pekerja tidak lagi mencari pekerjaan karena memang tidak ada pekerjaan sama sekali,” kata al-Amsi. “Saat ini, pekerja Palestina mencari paket bantuan makanan untuk bisa bertahan hidup.”
Blokade dan monopoli
Peneliti ekonomi Ahmad Abu Qamar mengaitkan inflasi ini dengan kebijakan pembatasan masuk yang diberlakukan “Israel” serta “biaya koordinasi” yang dikenakan pada truk-truk pengangkut barang.
“Protokol kemanusiaan menetapkan masuknya 600 truk per hari, tetapi penjajah ‘Israel’ pada kenyataannya hanya mengizinkan antara 200 hingga 250 truk,” ujar Abu Qamar kepada Al Jazeera, seraya mencatat bahwa Jalur Gaza sebenarnya membutuhkan 1.000 truk per hari untuk memenuhi permintaan minimum. Dia juga menyoroti sistem monopoli karena hanya sekitar 10 pedagang yang diizinkan untuk mengimpor barang melalui empat perusahaan “Israel” —yang membatasi persaingan dan menjaga harga tetap tinggi. Dia menyerukan kembalinya sistem pasar bebas dan pembukaan penuh perbatasan untuk meringankan beban penduduk yang sudah tertekan oleh konflik berkepanjangan. (Al Jazeera)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.