Kata Abbas kepada Hamas: Serahkan Gaza atau ‘Tanggung Akibatnya’

6 October 2018, 13:49.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Foto: Issam Rimawi/Anadolu Agency

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Foto: Issam Rimawi/Anadolu Agency

LONDON, Sabtu (Middle East Monitor): Presiden Otoritas Palestina (OP) Mahmoud Abbas mengatakan pada Hamas untuk menyerahkan kendali atas Jalur Gaza pada akhir bulan atau “menanggung akibatnya.”

Pernyataan Abbas itu terungkap Kamis (4/10) lalu dalam sebuah pernyataan yang dilontarkan seorang pejabat biro kepresidenan kepada penyiar radio ‘Israel’ Kan. Menurut Jerusalem Post, pernyataan itu menyerang latar belakang dari rentetan pembicaraan gagal lainnya antara Hamas dan OP di Kairo.

Jerusalem Post menambahkan, “Abbas kabarnya mengancam penghentian seluruh dana untuk Jalur Gaza jika Hamas menolak” ultimatum tersebut.

Benyamin Netanyahu menuding Presiden Abbas memperburuk situasi di Gaza dengan menahan dana. Dalam konferensi pers Kamis lalu, Netanyahu mengklaim bahwa “tahun lalu Abbas membuat kondisi di Gaza lebih sulit dengan mengakhiri aliran dana dari Otoritas Palestina ke Gaza.” Netanyahu terus mencerca presiden Otoritas Palestina, dengan mengatakan “Abbas turut campur dalam semua upaya PBB untuk meringankan kondisi buruk di Gaza. Banyak negara mengecamnya atas ini, dan sudah sepatutnya begitu,” demikian pemberitaan Ynet.

Tentu saja pernyataan Netanyahu itu terdengar ironis karena ia sama sekali tidak menyebut tindakan kejam ‘Israel’ yang mencekik Gaza dengan memberlakukan blokade. Sudah 12 tahun penjajah Zionis memberlakukan blokade atas darat, udara dan laut Jalur Gaza, membatasi kebebasan pergerakan, perdagangan dan akses ke laut. Blokade ini telah mencekik perekonomian Gaza yang dulu berkembang pesat, menghancurkan sektor pertaniannya dan mengakibatkan tingginya tingkat kehilangan pekerjaan.

Pemotongan dana yang dirujuk Netanyahu dan pejabat OP itu termasuk penghentian tunjangan tawanan dan gaji karyawan OP. Pada April, karyawan OP di Gaza mendapati gaji mereka telah dipotong sedikitnya 30 persen, bahkan beberapa karyawan mengatakan gaji mereka dipotong 70 persen. Pada bulan Juni, juru bicara Komisi Urusan Tawanan dan Eks-Tawanan Palestina, Hassan Abed Rabbo, mengatakan bahwa Kementerian Keuangan Palestina telah menghentikan tunjangan 277 tawanan Palestina tanpa memberikan alasannya.

Pemotongan gaji dan dana oleh OP ditafsirkan sebagai upaya untuk merebut kendali atas Gaza dari Hamas, yang memerintah kawasan tersebut.

Pada Juli, OP mengumumkan bahwa bantuan apapun yang dikirimkan ke Jalur Gaza yang terblokade harus melewati “kementerian Palestina yang sah” di Ramallah, di Tepi Barat terjajah. Menteri Tenaga Kerja Mamoun Abu Shahla menyatakan bahwa: “Hanya ada satu pemerintah di Palestina. Itu adalah Pemerintah Kesepakatan Nasional yang diterima oleh semua pihak. Itu satu-satunya yang bertanggung jawab untuk bertugas di Jalur Gaza dan Tepi Barat.”

Ketegangan antara Fatah, yang mendominasi Otoritas Palestina, dan Hamas telah dimulai sejak Hamas terpilih untuk memerintah Jalur Gaza pada 2006. Setelah pemilu, Ketua Fattah Abbas menolak untuk mundur. Kekerasan pecah antara dua faksi itu dan pada 2007 pemerintah persatuan Palestina dinyatakan terpisah dengan Hamas mengambil alih pemerintahan Gaza, serta Fatah mempertahankan kendali atas Tepi Barat. Akan tetapi, kedua belah pihak gagal mencapai rekonsiliasi yang langgeng.* (Middle East Monitor | Sahabat Al-Aqsha)

 

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Kanker Payudara, Jenis Kanker Paling Banyak Diderita Wanita Palestina
Stok Obat Kanker, Penyakit Kronis di Gaza Nyaris Habis »