HRW: ‘Kebijakan Thailand Penjarakan Muhajirin Rohingya Harus Dihentikan’

23 May 2020, 16:11.
Muhajirin Rohingnya duduk di balik jeruji di pos polisi Provinsi Satun, Thailand, 12 Juni 2019. Foto: AP

Muhajirin Rohingnya duduk di balik jeruji di pos polisi Provinsi Satun, Thailand, 12 Juni 2019. Foto: AP

BANGKOK (HRW) – Pemerintah Thailand harus membuka akses bagi UNHCR untuk mendata para Muhajirin Rohingya yang mereka tahan, kata Human Rights Watch (HRW), Kamis (21/5/2020).

HRW juga menyebutkan bahwa kebijakan Thailand yang tak manusiawi, dengan memenjarakan semua Muhajirin Rohingya yang masuk ke wilayahnya, harus segera dihentikan.

Belum lama ini, sekelompok Muhajirin Rohingya berhasil keluar dari Myanmar melalui jalur darat sampai ke Kecamatan Mae Sot, Provinsi Tak, Thailand, pada tanggal 20 Mei kemarin.

Pemerintah Thailand menangkap sedikitnya 12 Muhajirin Rohingya dan mengirim mereka ke tahanan imigrasi Kecamatan Mae Sot.

Diperkirakan ada sekira 200 Muhajirin Rohingya yang dimasukkan ke dalam tahanan maupun fasilitas sejenisnya di seantero Thailand.

“Semestinya pemerintah Thailand sudah menghapus kebijakannya yang langsung memenjarakan orang Rohingya dan membuang kuncinya, membuat mereka terperangkap entah sampai kapan dengan berdesak-desakan di tempat sempit yang tak higienis dan kini sangat rawan menjadi sarang menyebarnya Covid-19,” jelas Brad Adams, Direktur HRW di wilayah Asia.

Lanjutnya, “Warga Rohingya sudah sangat dianiaya di Myanmar. Seharusnya Thailand mengizinkan lembaga milik PBB untuk mendata semua Rohingya yang menyelamatkan diri ke Thailand demi membantu mereka yang mencari suaka.”

HRW menjelaskan bahwa pendataan ini penting untuk melindungi warga Rohingya yang berusaha mencari suaka.

Selain karena mendapat mandat internasional untuk melindungi semua pencari suaka, UNHCR juga memiliki ahli untuk mendata para pengungsi yang datang dan membedakannya dengan imigran gelap.

Namun sebagaimana pendahulunya, Perdana Menteri Thailand, Jendral Prayut Chan-ocha memperlakukan Muhajirin Rohingya sebagai imigran gelap dan mengurung mereka di tahanan imigrasi.

Pemerintahannya juga menolak UNHCR untuk mendata dan memberikan mereka status sebagai pengungsi resmi.

Selain itu, Thailand pun ikut mendiskriminasi warga Rohingya dengan enggan memberikan mereka dokumen resmi sebagai pekerja, berbeda dengan imigran lain yang sama-sama berasal dari Myanmar.

Telah bertahun-tahun lamanya Thailand menyatakan bahwa mereka tidak mau menganggap Muhajirin Rohingya sebagai pencari suaka.

Padahal menurut hukum internasional, Thailand tidak boleh menolak begitu saja para pencari suaka yang masuk ke wilayah mereka.

Thailand terikat dengan hukum tersebut dan berkewajiban untuk menerima dan memberikan perlindungan kepada mereka.

HRW menegaskan bahwa pemerintah Thailand harus memastikan bahwa undang-undang, kebijakan, dan praktik di negaranya bisa memberikan perlindungan bagi para Muhajirin Rohingya.

Di bawah hukum internasional, semua orang memiliki hak untuk mendapatkan suaka atas penganiayaan yang dialaminya.

Penahanan di imigrasi harus menjadi opsi terakhir. Itu pun hanya boleh dalam waktu singkat dan berdasarkan alasan yang benar.

“Thailand berkewajiban membantu warga Rohingya yang teraniaya di Myanmar, bukan justru menambah penderitaan mereka,” terang Adam.

“Pemerintah Thailand harus membuka mata atas derita yang dialami warga Rohingya, serta memberikan mereka perlindungan yang sangat dibutuhkannya.” (HRW)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Pesawat yang Mengangkut 107 Orang Jatuh di Permukiman Padat di Karachi
Kasus Genosida Etnis Rohingya, Rezim Myanmar Klaim Telah Serahkan Laporan pada Mahkamah Internasional »