VIDEO – Dikonfirmasi Fakta Penyensoran Konten Genosida terhadap Warga Uyghur, Petinggi TikTok Berulang Kali Ngeles
27 December 2022, 18:43.
(CNN) – Dalam sebuah wawancara dengan CNN hari Selasa (20/12/2022), seorang eksekutif TikTok berkali-kali menolak untuk mengakui kekejaman dan genosida rezim komunis Cina terhadap Uyghur maupun etnis minoritas Muslim lainnya.
Menanggapi pertanyaan Jake Tapper dari CNN, “Apakah Anda mengakui bahwa rezim Cina menahan warga Uyghur dan lainnya di kamp konsentrasi?”
Michael Beckerman, kepala kebijakan publik TikTok untuk Amerika berkata, “Itu bukan hal yang saya fokuskan.”
Diberi kesempatan kedua untuk mengakui adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim komunis Cina di Xinjiang, Beckerman kembali berkelit.
“Saya bukan ahli mengenai apa yang terjadi di Cina,” ucap Beckerman, “jadi, itu bukan bidang yang saya fokuskan.”
Beckerman membantah TikTok menyensor postingan mengenai kamp konsentrasi di Xinjiang, “Kami tidak menyensor konten atas nama pemerintah mana pun,” kata Beckerman, postingan semacam itu “tidak melanggar pedoman konten kami.”
Tapper menekan Beckerman untuk ketiga kalinya, dengan menanyakan apakah eksekutif TikTok takut dia akan dipecat jika dia membahas perlakuan Cina terhadap Uyghur. Namun, Beckerman kembali menolak mengakui dan hanya mengatakan bahwa Cina termasuk di antara banyak aktor jahat di seluruh dunia.
“Begini, saya pikir ada banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Cina dan juga di seluruh dunia,” jelas Beckerman, “saya pikir ini sangat penting. Saya di sini bukan untuk menjadi pakar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dunia.”
TikTok adalah platform milik Cina yang telah mendapat pengawasan ketat pakar keamanan siber karena aplikasi media sosial tersebut telah tumbuh secara cepat selama beberapa tahun terakhir.
Para ahli berpendapat, undang-undang keamanan nasional Cina dapat memaksa TikTok—atau induknya, ByteDance—untuk menyerahkan data pribadi para pelanggannya di seluruh dunia.
Para pakar keamanan siber mengatakan bahwa data tersebut memungkinkan Cina untuk menangkap informasi intelijen atau berusaha memengaruhi orang-orang melalui kampanye disinformasi.
Perusahaan itu juga dituduh menyensor konten yang sensitif secara politis terhadap pemerintah Cina, termasuk melarang beberapa akun yang memposting tentang kamp penahanan massal Cina di Xinjiang, yang diduga kuat menjadi tempat untuk menahan jutaan warga Uyghur dan minoritas Muslim lainnya.
Pada bulan Agustus, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan dalam sebuah laporan bahwa Cina telah melakukan “pelanggaran hak asasi manusia yang serius” terhadap Uyghur, yang dapat termasuk “kejahatan terhadap kemanusiaan.” (CNN)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.