Cina Terpilih Kembali sebagai Anggota Dewan HAM PBB, 51 Negara Mengecam
28 October 2023, 21:31.
Seorang pria etnis Uyghur memegang bendera Turkiye saat berpartisipasi dalam aksi protes terhadap Cina di Istanbul, Turkiye, 5 Juli 2023. Foto: Murad Sezer/Reuters
TURKISTAN TIMUR (RFA) – Dalam pernyataan bersama, Rabu (18/10/2023), 51 negara menyatakan keprihatinan mendalam kepada PBB atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan rezim komunis Cina terhadap warga Uyghur di Turkistan Timur.
Langkah ini dilakukan setelah Cina kembali terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk masa jabatan 2024–2026, meskipun Cina memiliki rekam jejak yang buruk dalam melindungi hak asasi manusia.
“Bangsa Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang terus mengalami pelanggaran serius terhadap hak asasi mereka oleh otoritas Republik Rakyat Cina,” sebut pernyataan yang disampaikan oleh James Kariuki, duta besar Inggris untuk PBB.
Mereka juga mendesak Cina untuk menanggapi laporan Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) PBB, yang menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran kemanusiaan yang serius di Xinjiang terhadap minoritas Muslim.
“Lebih dari setahun telah berlalu sejak laporan tersebut dirilis, namun Cina masih belum terlibat dalam diskusi konstruktif mengenai temuan ini,” sebut pernyataan bersama itu.
Dolkun Isa, Presiden World Congress Uyghur (WCU), menyambut baik pernyataan bersama tersebut.
Ia mencatat bahwa beberapa negara Afrika dan Amerika Selatan telah ikut mengecam kekejaman rezim komunis Cina terhadap bangsa Uyghur.
“Pada tahun 2019, hanya 20 negara yang menandatangani pernyataan bersama tersebut,” ujarnya.
“Meskipun ada upaya Tiongkok untuk menyebarkan disinformasi guna menutupi genosida terhadap Uyghur dengan meningkatkan pariwisata, mengundang diplomat dan jurnalis yang ‘bersahabat’ ke wilayah tersebut, fakta bahwa ada lebih banyak negara yang menandatangani pernyataan bersama kali ini membuktikan kegagalan total upaya pemutarbalikan fakta oleh Cina,” jelasnya.
Meski begitu, Luke de Pulford, direktur eksekutif Inter-parliamentary Alliance on China, memperingatkan, “Kita tidak boleh tertipu… Silakan saja apresiasi Inggris karena telah mengambil beberapa tindakan simbolis. Namun, pernyataan ini tidak menghasilkan akuntabilitas. Hal ini tidak boleh disalahartikan dan disamakan dengan pertanggungjawaban.”
Pakar genosida di Turkistan Timur, Adrian Zenz, setuju bahwa dikeluarkannya surat pernyataan itu merupakan hal yang baik. Akan tetapi, hal itu tidak bermakna tanpa tindakan nyata.
“Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tindakan yang dapat dilakukan di antaranya: larangan yang efektif atas kerja paksa, proses melalui jalur hukum atas kekejaman ini, dan memberikan sanksi kepada para pejabat elit.” (RFA)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.