Afrika Selatan, Irlandia, Palestina, dan Strategi Politik

23 June 2024, 20:09.

Ketua Nasional Sinn Féin, Declan Kearney MLA, berpidato di ‘Konferensi Anti-Apartheid Global tentang Palestina’ di Johannesburg, Afrika Selatan, 10 Mei 2024. Foto: X/@Sinnfeinireland

Catatan Editor: Pidato berikut ini disampaikan pada tanggal 10 Mei 2024 oleh Ketua Nasional Sinn Féin, Declan Kearney, dalam Konferensi Anti-Apartheid Global tentang Palestina yang diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan.

(Mondoweiss) – Saya merasa terhormat telah diundang untuk berpidato di konferensi di Johannesburg ini mengenai pengembangan Kampanye Anti-Apartheid Global tentang Palestina dan dukungan terhadap hak-hak nasional dan demokrasi Palestina.

Saya belum pernah mengunjungi Afrika Selatan sebelumnya, namun makna historis Johannesburg sangat berkesan bagi saya.

Tempat di mana Nelson Mandela dan Oliver Tambo mendirikan firma hukum bersama mereka.

Tempat peristirahatan Joe Slovo dan Chris Hani, pemimpin revolusioner dari perjuangan bersenjata.

Tempat kelahiran Joe Modise yang tidak hanya memimpin pasukan MK (uMkhonto we Sizwe/Tombak Bangsa), tetapi juga mengatur integrasi mereka dengan SANDF (South African National Defence Force/Angkatan Pertahanan Nasional Afrika Selatan).

Dan, ini juga merupakan rumah dari teman dan rekan saya, Ronnie Kasrils, yang masih tetap berkomitmen pada perjuangan politik hingga saat ini sama seperti ketika dia pertama kali bergabung dengan pembebasan nasional, dan menjadi bagian dari kepemimpinan kolektifnya.

Saya juga teringat pada Soweto, yang berperan sangat penting dalam mencapai kebebasan Afrika Selatan.

Hubungan antara perjuangan pembebasan Afrika Selatan dan Irlandia sangatlah bersejarah dan bertahan hingga saat ini.

MK dan IRA (Irish Republican Army/Tentara Republikan Irlandia) menjaga hubungan yang erat dan saling mendukung satu sama lain.

Hubungan politik dan militer tersebut diawasi langsung oleh Joe Slovo dan Joe Modise.

Sinn Féin, dan anggota Partai Republikan Irlandia pada umumnya, sangat berkomitmen pada kampanye untuk mengakhiri apartheid di sini.

Ketika demokrasi akhirnya tercapai, Republik Afrika Selatan yang baru dan ANC (African National Congress/Konges Nasional Afrika) menjadi mitra penting, serta tonggak penting bagi Sinn Féin, dalam pengembangan proses perdamaian Irlandia, dan membentuk jalan menuju penentuan nasib sendiri dan reunifikasi nasional di Irlandia.

Hubungan politik dan persaudaraan antara Partai Republikan Irlandia dan perjuangan pembebasan nasional Palestina juga telah terjalin selama beberapa dekade.

Pejuang kemerdekaan Palestina dan Irlandia memiliki ikatan solidaritas yang khusus.

Komitmen Sinn Féin terhadap saudara-saudari kita di Palestina adalah mutlak dan tak tergoyahkan.

Sama seperti kami mendukung mereka yang berjuang melawan apartheid di Afrika Selatan, kami juga tetap mendukung secara aktif rakyat Palestina yang berjuang melawan apartheid dan pendudukan ilegal Zionis yang diberlakukan di seluruh Palestina.

Komitmen kami adalah komitmen internasionalis kepada semua orang yang telah dan sedang berjuang melawan penindasan, eksploitasi, dan untuk kebebasan demi mencapai dunia yang lebih baik, setara, dan demokratis.

Baik itu kota-kota di Afrika Selatan; kamp-kamp pengungsi di Palestina; pegunungan di Negara Basque; dan Sierra di Kuba; atau, barrio (distrik/kampung) di Amerika Latin.

Sejarah tidak dimulai pada 7 Oktober, tetapi tanggal tersebut kini telah menjadi titik balik, tidak hanya bagi Palestina sendiri, tetapi juga bagi seluruh masyarakat internasional.         

Peristiwa ini telah menimbulkan permasalahan eksistensial bagi negara-negara terkuat yang mendominasi, dan bagi lembaga-lembaga multilateral global, tentang bagaimana hukum internasional diterapkan, dan bagaimana dinamika dunia multipolar dikelola secara demokratis.

Perang genosida ‘Israel’ terhadap Gaza, agresinya di Tepi Barat, dan hukuman kolektif serta pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina, telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan eksplisit khususnya bagi pemerintah Barat yang mengendalikan negara-negara Utara (global north) mengenai:

Komitmen mereka yang sebenarnya terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip utama piagam PBB;

Sikap mereka terhadap hubungan geopolitik dengan negara-negara Selatan (global south);

Dan khususnya, kompas moral mereka terhadap hubungan internasional, serta nilai sebenarnya yang mereka berikan kepada kemanusiaan Palestina, dan hak-hak nasional rakyat Palestina.

Perang di Gaza dan penindasan yang terus berlanjut terhadap rakyat Palestina telah memperlihatkan kemunafikan moral dari negara-negara besar Barat.

Sejarah imperialis dan kolonialis mereka membayangi keputusan dan tindakan mereka.

Sikap mereka terhadap Palestina benar-benar tidak dapat dibenarkan, mulai dari sikap menentang dan mengelak dari seruan gencatan senjata, hingga terus mendanai dan mempersenjatai mesin pembunuh ‘Israel’, serta menolak untuk memberlakukan sanksi.

Sikap-sikap ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi universal, multilateralisme, dan hidup berdampingan secara damai.

Genosida, pembersihan etnis, hukuman kolektif, dan kolonialisme pemukim ‘Israel’ mungkin akan menjadi titik penting bagi diplomasi global dan bagaimana cara pelaksanaannya.

Sebagai partai Republikan Irlandia, Sinn Féin berdedikasi pada kedaulatan semua bangsa.

Itu berarti demokrasi dalam arti yang sesungguhnya.

Republikanisme kami adalah ekspresi dari internasionalisme progresif kami.

Ideologi Republikanisme kami secara definisi adalah internasionalisme. Asal-usulnya terletak pada cita-cita revolusi Amerika dan Prancis pada abad ke-18.

Kami berkomitmen pada universalitas perdamaian, kesetaraan, keadilan sosial, penentuan nasib sendiri, dan demokrasi bagi semua orang.

Pendekatan kami terhadap hubungan internasional diatur oleh kepatuhan terhadap hukum internasional, Piagam PBB, netralitas dan ketidakberpihakan militer, diplomasi, multilateralisme, dan hidup berdampingan secara damai; dan juga penentangan terhadap imperialisme dalam segala bentuknya.

Kami membawa perspektif perjuangan dalam cara kami berinteraksi dengan dunia.

Kami mendukung kemerdekaan semua bangsa dan masyarakat, termasuk bangsa kami sendiri.

Nasionalisme yang progresif, bukan chauvinisme yang sempit.

Saya percaya bahwa penentuan nasib sendiri suatu negara adalah perjuangan internasional yang penting pada zaman kita.

Dunia tempat kita hidup didominasi oleh isu ini; perjuangan demokrasi nasional; aspirasi dan hak rakyat untuk menentukan nasib mereka sendiri dan hubungan mereka dengan negara-negara lain.

Piagam PBB secara tegas menetapkan hak untuk menentukan nasib sendiri dalam Pasal 1, Ayat 2.

Pelanggaran terhadap hak tersebut merupakan inti dari apartheid dan pendudukan ‘Israel’ di Palestina.

Perjuangan untuk menentukan nasib sendiri di Irlandia sudah berlangsung selama berabad-abad.

Akarnya terletak pada kolonialisme Inggris delapan abad yang lalu.

Lebih dari 100 tahun yang lalu, imperialisme Inggris memberlakukan pemisahan Irlandia; menciptakan sebuah negara apartheid satu partai dengan mayoritas anggota serikat pekerja.

Empat tahun sebelumnya, Deklarasi Balfour menetapkan doktrin negara Zionis, yang kemudian menjadi negara ‘Israel’.

Sejak saat itu, hak-hak warga Palestina telah berulang kali ditundukkan oleh kepentingan imperialis Barat, yang berkolusi dengan kolonialisme Zionis.

Ketika Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, ada sekitar 45 negara di dunia.

Saat ini jumlahnya hampir mencapai 200 seiring dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan kolonial dan munculnya negara-negara baru.

Perhatikan garis-garis lurus pada peta yang menandai batas-batas sebagian besar negara di Afrika dan Asia.

Garis-garis tersebut digambar oleh para penguasa kerajaan-kerajaan Eropa dan kekuatan kolonial abad ke-19 dan ke-20 – produk dari imperialisme dan kolonialisme.

Churchill menggambar batas-batas Irak – mengurung orang-orang Kurdi dalam penjara politik.

Bismarck membagi-bagi Afrika.

Lloyd George mengawasi pemisahan Irlandia.

Dan Balfour memprakarsai pecahnya Palestina.

Sepanjang abad ke-20, orang-orang Palestina telah dirampas tanahnya, diusir dan diasingkan.

Strategi negara ‘Israel’ secara sistematis mengabaikan Perjanjian Oslo.

Mereka berusaha untuk menjadikan prospek kedaulatan nasional Palestina tidak dapat dicapai.

Semua ini telah dilakukan dengan keterlibatan aktif dan persetujuan dari negara-negara Barat.

Namun, sejarah modern juga secara progresif telah dibentuk oleh perjuangan anti-imperialis dan pembebasan nasional.

Baru dua bulan yang lalu, Afrika Selatan merayakan Hari Kemerdekaan.

Tiga puluh tahun yang lalu, revolusi demokrasi nasional muncul.

Empat tahun kemudian, pada bulan April 1998, perjanjian damai Irlandia, Perjanjian Jumat Agung, ditandatangani.

Proses perdamaian Irlandia diresmikan dan sebuah garis batas konflik politik digambar.

Sebuah kerangka kerja dinegosiasikan untuk mengawasi reformasi demokratis di negara bagian utara tersebut.           

Dan yang paling penting, hak untuk menentukan nasib sendiri dimasukkan ke dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian Jumat Agung.

Perubahan terjadi secara perlahan dan berkepanjangan.

Tantangan tetap ada, tetapi Irlandia saat ini dan khususnya bagian utaranya yang dulunya merupakan zona perang militer, telah berubah.

Mayoritas serikat pekerja permanen telah hancur dan Sinn Féin adalah partai terbesar di Irlandia.

Kami sekarang memimpin koalisi pembagian kekuasaan di bagian utara, dan ada potensi nyata untuk memimpin pemerintahan di negara bagian selatan.

Perubahan konstitusional sudah di depan mata.

Meskipun tidak ada yang pasti, saat ini kita semakin dekat dengan persatuan Irlandia.

Perubahan bersejarah yang dicapai di Afrika Selatan dan Irlandia muncul dari perubahan konteks yang diciptakan oleh perjuangan bersenjata revolusioner, yang kemudian memberi jalan bagi negosiasi, dan pada akhirnya negosiasi kesepakatan.

Four Pillars of Struggle (Empat Pilar Perjuangan)’ di Afrika Selatan memberikan arahan strategis dan kohesi bagi perlawanan rakyat dan perjuangan massa untuk mengakhiri apartheid.

Penerapan ‘Tujuan Strategis Nasional’ kami oleh kepemimpinan Sinn Féin memandu perjuangan kaum Republikan dari fase perjuangan bersenjata; terlibat ke dalam perundingan multipartai; tercapainya Perjanjian Jumat Agung; dan, harus dikatakan, fase-fase negosiasi yang berkelanjutan sejak saat itu.

Negosiasi adalah tempat perjuangan yang permanen.

Kepemimpinan ANC dan Sinn Féin saling belajar dan mendukung satu sama lain selama periode-periode dramatis ini.

Bersama-sama, kami memprioritaskan keutamaan strategi politik dan kepemimpinan, serta pentingnya persatuan dan kohesi di antara kekuatan-kekuatan perjuangan.

Tujuan-tujuan ini sangat penting untuk membangun kekuatan politik.

Kami melakukannya dengan mengambil inisiatif-inisiatif strategis, membuat kompromi-kompromi strategis, dan selalu menegaskan keutaman politik.

Namun, baik demokrasi nasional di Afrika Selatan maupun perdamaian di Irlandia tidak akan tercapai tanpa pengembangan strategi internasional.

Baik ANC maupun Sinn Féin berhasil menginternasionalisasikan perjuangan kami masing-masing untuk demokrasi nasional dan penentuan nasib sendiri.

Kampanye anti-apartheid global melawan rezim Afrikaner menyelaraskan kembali opini dunia dan menggeser posisi negara-negara besar di Barat, termasuk Amerika Serikat.

Ini adalah proses kumulatif dari tekanan internasional yang dibangun selama bertahun-tahun hingga momentumnya tak terbendung.

Di Irlandia, para pekerja muda yang melakukan mogok kerja pada pertengahan tahun 1980-an mengubah kebijakan pemerintah Irlandia terhadap perdagangan dengan pemerintah apartheid.

Strategi perdamaian Sinn Féin mengidentifikasi kepentingan strategis diaspora Irlandia di Amerika Utara.

Kami berhasil ‘menghijaukan’ Gedung Putih AS pada awal tahun 1990-an.

Perjanjian Jumat Agung itu sendiri merupakan hasil dari keterlibatan internasional yang positif dari AS, Uni Eropa, Kanada, Afrika Selatan, dan para pemangku kepentingan internasional lainnya.

Pemerintah dunia dan opini publik menyambut baik tujuan untuk mengakhiri apartheid di Afrika Selatan dan mengakhiri perang di Irlandia melalui penyelesaian damai dan proses perubahan demokratis yang dinegosiasikan.

Perang di Gaza telah menjadi pemicu untuk memobilisasi opini global yang populer menentang pendudukan apartheid ‘Israel’ di Palestina.

Solidaritas masyarakat umum untuk Palestina di seluruh belahan dunia utara sangatlah luar biasa.

Aksi-aksi para mahasiswa, khususnya di AS, juga di Irlandia, Inggris, dan Eropa, mengingatkan kita pada gerakan mahasiswa menentang Perang Vietnam.

Para mahasiswa di AS telah memastikan bahwa perang ‘Israel’ kini menjadi pusat kontes pemilihan presiden.

Kontradiksi yang ada di dalam masyarakat ‘Israel’ kini semakin jelas terungkap.

Gerakan pro-perdamaian semakin berkembang dan pemerintahan ‘Israel’ terpecah belah.

Gebrakan tindakan hukum di ICJ di Den Haag oleh Afrika Selatan tidak hanya berani, tetapi itu juga berdampak langsung pada kebijakan pemerintah internasional lainnya.

Meskipun negara-negara besar di Barat telah mengambil posisi yang ekstrem dalam mendukung ‘Israel’, karena negara itu berfungsi sebagai proksi untuk mengamankan kepentingan keamanan dan ekonomi mereka di Timur Tengah, faktanya adalah Barat dan Eropa tidaklah monolitik.

Lihatlah posisi yang diambil oleh Spanyol, Portugal, Malta, Belgia, dan Irlandia. Mereka semua telah menjauh dari konsensus yang berlaku di Uni Eropa.

Selain itu, perbedaan yang jelas mengenai kebijakan terhadap Palestina juga terjadi di Gedung Putih, Departemen Luar Negeri AS, dan Dewan Keamanan Nasional.

Semua faktor ini relevan dengan perkembangan kampanye anti-apartheid global yang kini sangat penting untuk menjamin penentuan nasib sendiri, kedaulatan dan hak kenegaraan Palestina.

Tentu saja ada pelajaran yang dapat diterapkan dalam intervensi internasional yang sangat penting di Afrika Selatan dan Irlandia.

Namun, fokus dari inisiatif ini harus secara jelas ditujukan pada isolasi politik, diplomatik, dan ekonomi ‘Israel’ sampai gencatan senjata penuh tercapai, dan pendudukan apartheid akhirnya berakhir.

Hal ini akan berarti memengaruhi keseimbangan hubungan kekuasaan dan memaksa policy position (posisi atau sikap yang diambil oleh satu kelompok terkait dengan kebijakan publik yang mereka dukung atau tolak) semua negara Barat dan regional terhadap ‘Israel’ dan Timur Tengah pada umumnya.

Tujuannya haruslah pemenuhan hak-hak nasional dan demokratis rakyat Palestina, sebagaimana yang dijamin dalam hukum internasional.

Saya percaya bahwa lanskap global sedang berubah.

Strategi anti-apartheid global yang dirancang dengan baik dapat memengaruhi dan memaksimalkan peluang dalam konteks yang terus berkembang tersebut.

Sekarang adalah saatnya.

Peluang strategis dan politis kini muncul.

Hal ini tidak boleh disia-siakan oleh para pemimpin Palestina.

Kampanye anti-apartheid di Afrika Selatan memberikan referensi historis dalam hal divestasi ekonomi dan sanksi, tekanan diplomatik dan multilateral, serta tujuan politik.

Namun, hal ini tidak dapat diatasi secara terpisah dari keharusan untuk membangun persatuan nasional Palestina dan kohesi politik antara semua gerakan dan partai nasional, serta dengan masyarakat sipil.

Agar keberhasilan kampanye global dapat dimaksimalkan sepenuhnya, harus ada penyelesaian atas perpecahan di dalam perjuangan nasional Palestina.

Jangan salah, tidak ada alternatif lain selain strategi pembebasan nasional yang disepakati.

Penolakan dan keengganan untuk mengembangkan konsensus strategis, merangkul persatuan politik, dan memberikan kepemimpinan yang bersatu, merupakan kegagalan dan kelemahan strategis.

Kepemimpinan Palestina yang bersatu dan mendapat dukungan rakyat secara keseluruhan akan memberikan dorongan positif bagi kampanye anti-apartheid global.

Pergeseran paradigma diperlukan dalam perjuangan Palestina.

Sebuah strategi politik yang terpadu dengan tujuan yang jelas harus disepakati, dan menghasilkan serta mengarahkan momentum politik baik di dalam Palestina sendiri maupun secara internasional.

‘Israel’ tidak akan pernah mengalahkan semangat perlawanan Palestina.

Tidak ada kemenangan militer bagi pihak mana pun.

Namun, perjuangan Palestina perlu membekali dirinya dengan kohesi, kemampuan, dan strategi untuk menang.

Melakukan hal yang sama terus-menerus tidak lagi menjadi pilihan. Menyerahkan obor perjuangan kepada generasi mendatang tidak dapat diterima.

Momen ini harus dimanfaatkan.

Fase baru perjuangan diperlukan.

Tekanan internasional yang progresif dan demokratis harus diarahkan untuk memperkenalkan inisiatif dan intervensi positif guna mewujudkan gencatan senjata penuh; perundingan yang inklusif; diikuti dengan negosiasi yang sepenuhnya representatif; kesepakatan damai yang tidak dapat diubah; dan tercapainya penentuan nasib sendiri dan kedaulatan penuh Palestina.

Piagam Kebebasan Afrika Selatan, Deklarasi Harare, dan prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Jumat Agung merupakan sumber daya politik yang dapat membantu pergeseran paradigma tersebut.

Perang ini pada akhirnya akan berakhir.

Fase baru akan terbuka.

Perjuangan Palestina dan para pemimpin elemennya perlu mempersiapkan diri sekarang untuk menghadapi meja perundingan ketika saatnya tiba.

Pengalaman domestik dan internasional dari Irlandia dan kepemimpinan Sinn Féin tersedia untuk mencapai tujuan tersebut.

Kami berkomitmen untuk mendukung pengembangan Kampanye Anti-Apartheid Global untuk Palestina, sementara pada saat yang sama membantu mencapai persatuan nasional dan pengembangan strategi politik yang disepakati untuk demokrasi dan kedaulatan nasional. (Mondoweiss)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Kisah Mengerikan Muhajirin Rohingya di Pelarian
‘Aku Tidak Mau Mati, Bu’ »